Penerimaan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Kementerian Hukum dan HAM Sebanyak 500 Taruna Maret 2017

Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Sebagai contoh, STAN merupakan PTK di bawah naungan Depertemen Keuangan, STIS berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik, dan AMG berada di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. PTK memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Antara lain, biaya kuliah yang terjangkau, bahkan gratis dan fasilitas ikatan dinas.

Ikatan dinas adalah fasilitas yang diberikan oleh beberapa PTK di mana lulusannya mendapat jaminan pekerjaan saat lulus, dan diangkat sebagai pegawai tetap di mana sebagian besar merupakan Pengawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan untuk sebagian PTK, terdapat fasilitas penggangkatan sebagai CPNS walaupun mahasiswa yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikannya. Sebagian PTK juga memberikan fasilitas gaji atau uang saku kepada mahasiswanya, baik yang telah diangkat sebagai CPNS ataupun belum. Jika ada pendapat bahwa semua PTK itu memiliki fasilitas ikatan dinas, pendapat itu salah. Namun, semua PTK memiliki akses jenjang karir sebagai pegawai di lembaga pemerintah yang membawahinya. Sehingga untuk sebagian PTK mewajibkan lulusannya mengikuti tes CPNS terlebih dahulu sebelum diangkat sebagai CPNS di lembaga pemerintah yang dimaksud.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberitahukan kepada Putra-Putri terbaik lulusan SMA atau sederajat.
Pada Tahun Anggaran 2017 akan dibuka penerimaan Calon Siswa-siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan, sebagai berikut:

4. Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM)

Jumlah diterima: 500 Orang

PENGUMUMANPENERIMAAN

CALON SISWA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP)

DAN CALON SISWA POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2017

NOMOR:M.HH.DL.02.02-03

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA mengundang putra

dan putri terbaik lulusan Sekolah Menengah Atas Sederajat untuk mengikuti seleksi Calon Siswa

Ikatan Dinas Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)

dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

1. Warga Negara Republik Indonesia.

2. Pria/Wanita.

3. Pendidikan SMA sederajat dengan nilai Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) dan nilai Bahasa

Inggris sekurang-kurannya 7,0 (tujuh koma nol) pada rapor semester akhir. Khusus untuk

putra daerah asli Papua dan Papua Barat nilai Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) dan nilai

Bahasa Inggris 6,0 (enam koma nol).

4. Usia pada tanggal 1 Maret 2017 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun

(dibuktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir).

5. Tinggi Badan minimal Pria 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal)

berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli.

6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak

memakai kacamata dan softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna.

7. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota

badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.

8. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya

selain telinga.

9. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak

menikah selama pendidikan.

10. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di

seluruh Wilayah Indonesia.

11. Tidak pernah putus studi / drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dan

POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi/Sekolah kedinasan pemerintah lainnya;

12. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya

setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Siswa / Siswi .

13. Tidak sedang menjalani ikatan dinas / pekerjaan dengan instansi / perusahaan lain.

14. Bagi peserta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, selain

harus memenuhi persyaratan diatas (angka 1 s.d. 13), juga harus memenuhi syarat :

a. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol.

ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I / (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar

dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah);

b. Umur pada tanggal 1 Maret 2017 setinggi-tingginya 25 tahun, yang dibuktikan dengan

akte/surat keterangan lahir;

c. Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan

dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja;

d. Hanya mendaftar di 1 (satu) program pendidikan yang sesuai dengan formasi asal PNS

(PNS di jajaran Pemasyarakatan hanya boleh mendaftar di POLTEKIP dan PNS di

jajaran Imigrasi hanya boleh mendaftar di POLTEKIM).

 

 

 

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Peserta melakukan registrasi secara online melalui http://www.panselnas.id dimulai tanggal 9

Maret s.d.31 Maret 2017, untuk mendapatkan username dan password, kemudian mencetak

tanda bukti pendaftaran I.

2. Khusus bagi peserta dari PNS Kementerian Hukum dan HAM melakukan registrasi online di

http://catar.kemenkumham.go.id, untuk mendapatkan username dan password.

3. Peserta yang telah memiliki username dan password, melakukan registrasi ulang melalui

http://catar.kemenkumham.go.id dimulai tanggal 9 Maret s.d 5 April 2017, unggah berkas

lamaran, dan mencetak tanda bukti pendaftaran II.

4. Unggah berkas lamaran terdiri dari :

a. Surat lamaran bermaterai Rp. 6000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di

Jakarta dan ditandatangani dengan pena bewarna hitam (format surat lamaran dapat

diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id).

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) (asli).

c. Ijazah atau STTB (asli).

d. Transkrip Nilai terakhir (asli).

e. Nilai Raport semester Akhir (asli).

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres asli dan masih berlaku (asli).

g. Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir(asli) dari Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil.

h. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak tuli dari dokter RS.

Pemerintah (asli).

i. Surat Keterangan belum pernah menikah dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili (asli).

j. Surat Pernyataan dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan

dinas, Sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila

mengundurkan diri, Bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia setelah menyelesaikan

pendidikan, Sanggup tidak menikah selama pendidikan dan tidak terikat dengan instansi

pemerintah lain/ swasta ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp.

6000,-. (dapat diunduhhttp://catar.kemenkumham.go.id)

k. Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk

POLTEKIM, berukuran 3 x 4.

l. Tanda bukti cetak/print registrasi pendaftaran I dari Panselnas (asli).

m. Khusus bagi peserta lulusan SMA Sederajat Tahun 2017, persyaratan pada huruf c dan

d dapat digantikan dengan Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional yang

ditandatangani oleh Kepala Sekolah masing-masing (asli).

n. Bagi peserta dari PNS Kemenkumham, selain melampirkan persyaratan pada huruf a

sampai huruf j, juga melampirkan :

1) Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala

Kantor Wilayah).

2) Surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman

disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja.

3) UnggahSK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir di

http://simpeg.kemenkumham.go.id.

C. SELEKSI DENGAN SISTEM GUGUR MELALUI TAHAPAN

1. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah dan Verifikasi Berkas Asli).

2. Tes Kompetensi Dasar (TKD).

3. Tes Kompetensi Bidang (TKB)

a. Tes Kesehatan

b. Tes Kesamaptaan.

c. Ujian Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes.

d. Tes Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK).

 

 

 

D. LAIN-LAIN

1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) merupakan pendidikan kedinasan Diploma

IVdi bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun dan

lulusannya setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah

Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Pembimbing Kemasyarakatan.

2. POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM) merupakan pendidikan kedinasan Diploma IV di

bidang teknis Keimigrasian dengan program kuliah selama 4 (empat) tahundan lulusannya

setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Analis Keimigrasian

atau Penelaah Keimigrasian.

3. Formasi Calon Siswa POLTEKIP 250 orang dengan rincian:

- Pria : 200 orang

- Wanita : 50 orang

4. Formasi Calon Siswa POLTEKIM 250 orang dengan rincian:

- Pria : 220 orang

- Wanita : 30 orang

5. Formasi Calon Siswa POLTEKIP yang berasal dari PNS Kementerian Hukum dan HAM

palingbanyak berjumlah 10 orang (diluar formasi umum pada angka 3) yang terbaik dan

lulus ditiap tahapan seleksi.

6. Formasi Calon Siswa POLTEKIM yang berasal dari PNS Kementerian Hukum dan HAM

palingbanyak berjumlah 10 orang (diluar formasi umum pada angka 4) yang terbaik dan

lulus ditiap tahapan seleksi.

7. Pemberitahuan melalui laman http://www.panselnas.id sejak tanggal 1 Maret 2017 dan

laman http://catar.kemenkumham.go.id.

8. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://catar.kemenkumham.go.id.

9. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya kecuali pada tahapan Tes

Kompetensi Dasar (TKD) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana diatur dalam PP nomo 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara dan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

10. Seluruh proses pelaksanaan seleksi berlokasi di Jakarta.

11. Panitia akan menginformasikan kekurangan berkas yang diunggah melalui surat

elektronik/email yang perserta isi pada saat registrasi online, apabila sampai batas waktu

pendaftaran online internal http://catar.kemenkumham.go.id tanggal 9 Maret s.d 5 April

2017 dokumen unggah tidak diperbaiki, maka perserta dinyatakan tidak lulus,

pencantuman email yang tidak aktif menjadi tanggung jawab peserta, panitia tidak dapat

menerima alasan tersebut.

12. Bagi peserta lulusan SMA Sederajat Tahun 2017, apabila sudah dinyatakan lulus pada

tahap Tes Kesamaptaan, sebelum mengikuti Ujian Tulis Psikotes dan Wawancara

Psikotes wajib menunjukan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan melampirkan Nilai yang

ditandatangani Kepala Sekolah. Panitia akan menyatakan gugur apabila dokumen-
dokumen tersebut tidak dapat ditunjukan atau nilai tidak memenuhi syarat sebagaimana

pengumuman.

13. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

14. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak sesuai, Panitia Seleksi dapat

menggugurkan kelulusan calon Siswa Ikatan Dinas.

15. Bagi peserta yang tidak melakukan registrasi ulang di http://catar.kemenkumham.go.id,

maka panitia menyatakan pelamar tersebut gugur (tidak dapat mengikuti seleksi).

16. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan

alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

17. Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan

diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat

terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.

18. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan

kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan

diluar tanggung jawab panitia.

19. Bagi calon siswa ikatan dinas yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir,selama

mengikuti pendidikan tidak disediakan asrama;
Selengkapnya silahkan klik disini

loading...

Leave a reply "Penerimaan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Kementerian Hukum dan HAM Sebanyak 500 Taruna Maret 2017"

Author: 
author